Proyek Wah Remunerasi Model Sri Mulyani (2)

Fraksi PAN DPR RI periode 2004-2009, adalah satu-satunya fraksi yang menolak permintaan anggaran untuk remunerasi di Departemen Keuangan. Meski, secara prinsip F-PAN mendukung penuh reformasi birokrasi dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik.

F-PAN dalam Sidang Paripurna DPR yang menerima program remunerasi Depkeu, akhirnya memberikan catatan terhadap hasil sidang. Intinya, F-PAN menolak program itu karena beberapa alasan. Saat itu, F-PAN dimotori oleh almarhum Marwoto, Dradjad Wibowo dan

Nasril Bahar. Alasan itu antara lain:

Pertama, Depkeu gagal mengamankan penerimaan perpajakan. Ibarat pimpinan perusahaan, Menteri Keuangan gagal mencapai target tapi meminta tambahan bonus. Bagi F-PAN, itu lucu.

Kedua, negara masih mengalami defisit anggaran. Bahkan ada tren yang meningkat dalam tiga tahun terakhir. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menambah utang baru, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, di samping privatisasi BUMN.

Ketiga, pemberian remunerasi ini akan menyakiti rasa keadilan bagi rakyat miskin maupun PNS di kementerian atau lembaga lainnya.

Keempat, Keppres No 15/1971 tidak bisa dijadikan dasar hukum reformasi birokrasi karena Keppres ini hanya mengatur masalah tunjangan khusus bagi pegawai Depkeu.

Kelima, usulan permintaan anggaran untuk remunerasi Depkeu pada RAPBN-P 2007 belum melalui pembahasan di Komisi XI sebagai mitra kerja Depkeu.

Berarti secara prosedural, pembahasan dan persetujuan terhadap alokasi anggaran untuk remunerasi Depkeu ini telah melanggar Tata Tertib DPR Pasal 37 Ayat (2) huruf e, f dan g.

Karenanya, dalam catatan akhir sidang, FPAN menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap kemungkinan terjadinya implikasi negatif pada APBN 2007 dan tidak bertanggung jawab bila terjadinya risiko resistensi publik.

Selanjutnya, F-PAN menilai bahwa keputusan untuk memberikan dana tunjangan khusus atau remunerasi bagi pegawai Depkeu dinilai akan menjadi biang masalah di masa mendatang. Ada sekitar 4 juta PNS di Indonesia dan tidak mencerminkan keadilan jika hanya PNS Depkeu yang menerimanya, apalagi jika dibandingkan dengan kinerja departemen tersebut selama ini.

Kalau memang akan memberikan insentif, harusnya tidak diberikan pada satu departemen. Ada 28 departemen dalam kabinet. Jangan sampai kebijakan itu menimbulkan cemburu bagi PNS di departemen lain.

Selain itu, berdasarkan data empiris, realisasi penerimaan pajak tahun 2006 tidak mencapai target. Demikian juga berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2007 dalam semester I (1/1-2007 sampai dengan 30/6-2007) realisasi penerimaan pajak hanya mencapai netto Rp 155 triliun dari target Rp 411 triliun yang secara proporsional seharusnya pencapaian target penerimaan pajak semester 1 tahun 2007, sudah harus mencapai kurang lebih 50 persen dari total target 2007 atau sebesar kurang lebih Rp 205 triliun. Itu berarti shortfall sekitar Rp 50 triliun.

Demikian juga dalam APBN Pertambahan TA 2007 yang telah diputuskan dalam rapat kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan tanggal 6 Agustus 2007 penerimaan pajak turun Rp 20,04 triliun.

Data tersebut menggambarkan bahwa reformasi birokrasi yang selama ini telah dijalankan ternyata tidak mencapai sasaran. Padahal program ini merupakan program remunerasi berbasis kinerja yang ternyata tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan.

Karenanya, merupakan sebuah ironi, dimana pemberian remunerasi ini karena anggaran APBN sebenarnya defisit. Defisit anggaran TA 2007 adalah 1,54 persen terhadap PDB dan defisit anggaran TA 2008 diproyeksikan 1,7 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 75 triliun.

Sumber utama pembiayaan defisit tersebut adalah dari utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri disamping ditambal dari privatisasi BUMN.

Dari sini berarti bahwa tidak ada korelasi positif antara usulan anggaran untuk remunerasi Depkeu dengan kemampuan keuangan Negara. Secara psikologis, fokus pembangunan adalah melakukan program-proram yang pro rakyat sebagaimana pidato Presiden, yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran.[habis]