Menjelang kepergiannya ke Washington, Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan.
Eks Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengatakan, tidak boleh lagi ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.
"Ke depan, tak boleh ada lagi pemimpin yang mengorbankan anak buahnya," ujar Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran layanan unggulan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta, Kamis (6/5).
Menurut Sri Mulyani, seluruh jajaran di Kementrian Keuangan, menghadapi masa yang sangat sulit. Saat mendapat tekanan tersebut, bukan berarti loyalitas dan profesionalitas kerja diturunkan, melainkan justru semakin ditingkatkan untuk memberikan bukti bahwa seluruh jajaran pengendali keuangan negara ini telah bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Saya tidak mau seluruh jajaran Kemenkeu merasa jadi terdakwa, karena kita telah menjalankan tugas negara sesuai UU. Ada yang bilang, Bu saya khawatir kalau diincar. Saya khawatir merasa jadi sasaran. Seluruh jajaran Kemenkeu, tidak seharusnya merasa khawatir atau mengatakan nanti saya dikriminalkan. Kalau sudah bekerja sesuai aturan, sesuai prosedur, maka anda terlindungi," tegas Sri Mulyani.
Bila sudah menjalankan tugas dengan baik dan memberikan yang terbaik sesuai dengan tupoksi kerja, Sri Mulyani mengatakan harusnya pimpinan atau atasan memberikan suatu jaminan dan perlindungan kepada anak buahnya.
"Jangan lagi ada perasaan atau merasa akan dikorbankan. Kalau jajaran di Kemenkeu sudah bekerja dengan baik mengikuti aturan prosedur, itu harusnya dilindungi, karena mereka ini aset negara. Pimpinan jangan berikan suasana pada anak buah yang membuat mereka berkecil hati, karena takut diintimadiasi atau dikorbankan oleh pihak lainnya. Pimpinan harus peka untuk itu. Pimpinan jangan mengorbankan bawahan karena anak-anak ini harus bisa bekerja dengan baik," tegas Sri Mulyani.
Seperti diketahui, per 1 Juni nanti Sri Mulyani akan menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia. Pengunduran dirinya telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ada yang kurang mendukung dengan langkah Sri Mulyani mundur. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai perginya Sri Mulyani ke AS bisa mempengaruhi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sesuai rekomendasi DPR, terjadi pelanggaran pengucuran duit Rp 6,7 triliun untuk penyelamatan Bank Century pada 2008 lalu. Sri Mulyani dianggap bertanggung jawab sebagai pengambil kebijakan.
Selain Sri Mulyani, ada Wakil Presiden Boediono. Sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono ikut andil dalam pengambilan keputusan.
KPK telah memeriksa Sri Mulyani sebanyak 2 kali di kantornya, Kementerian Keuangan, Jakarta. Sedangkan Boediono dimintai keterangan 1 kali di Wisma Negara, Jakarta.
Eks Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengatakan, tidak boleh lagi ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.
"Ke depan, tak boleh ada lagi pemimpin yang mengorbankan anak buahnya," ujar Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran layanan unggulan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta, Kamis (6/5).
Menurut Sri Mulyani, seluruh jajaran di Kementrian Keuangan, menghadapi masa yang sangat sulit. Saat mendapat tekanan tersebut, bukan berarti loyalitas dan profesionalitas kerja diturunkan, melainkan justru semakin ditingkatkan untuk memberikan bukti bahwa seluruh jajaran pengendali keuangan negara ini telah bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Saya tidak mau seluruh jajaran Kemenkeu merasa jadi terdakwa, karena kita telah menjalankan tugas negara sesuai UU. Ada yang bilang, Bu saya khawatir kalau diincar. Saya khawatir merasa jadi sasaran. Seluruh jajaran Kemenkeu, tidak seharusnya merasa khawatir atau mengatakan nanti saya dikriminalkan. Kalau sudah bekerja sesuai aturan, sesuai prosedur, maka anda terlindungi," tegas Sri Mulyani.
Bila sudah menjalankan tugas dengan baik dan memberikan yang terbaik sesuai dengan tupoksi kerja, Sri Mulyani mengatakan harusnya pimpinan atau atasan memberikan suatu jaminan dan perlindungan kepada anak buahnya.
"Jangan lagi ada perasaan atau merasa akan dikorbankan. Kalau jajaran di Kemenkeu sudah bekerja dengan baik mengikuti aturan prosedur, itu harusnya dilindungi, karena mereka ini aset negara. Pimpinan jangan berikan suasana pada anak buah yang membuat mereka berkecil hati, karena takut diintimadiasi atau dikorbankan oleh pihak lainnya. Pimpinan harus peka untuk itu. Pimpinan jangan mengorbankan bawahan karena anak-anak ini harus bisa bekerja dengan baik," tegas Sri Mulyani.
Seperti diketahui, per 1 Juni nanti Sri Mulyani akan menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia. Pengunduran dirinya telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ada yang kurang mendukung dengan langkah Sri Mulyani mundur. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai perginya Sri Mulyani ke AS bisa mempengaruhi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sesuai rekomendasi DPR, terjadi pelanggaran pengucuran duit Rp 6,7 triliun untuk penyelamatan Bank Century pada 2008 lalu. Sri Mulyani dianggap bertanggung jawab sebagai pengambil kebijakan.
Selain Sri Mulyani, ada Wakil Presiden Boediono. Sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono ikut andil dalam pengambilan keputusan.
KPK telah memeriksa Sri Mulyani sebanyak 2 kali di kantornya, Kementerian Keuangan, Jakarta. Sedangkan Boediono dimintai keterangan 1 kali di Wisma Negara, Jakarta.
Post a Comment