Mengenal Bank Dunia

Bank Dunia atau di dunia internasinal disebut International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, dalam bahasa-bahasa Roman: BIRD) atau Bank Internasional untuk Pembangunan Kembali dan Perkembangan, adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara membantu membiayai negara-negara. Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaima diatur oleh negara-negara anggota.
Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan pada negara-negara berkembang, dalam bidang seperti pendidikan, pertanian dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan.
Bank Dunia didirkan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli–22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya.
Kritik dan Kontroversi
Meski sering menjadi harapan negara miskin sebagai sumber pinjaman dana pembangunan, Bank Dunia sering dikritik oleh para penentang “neo-kolonial” korporasi globalisasi. Para penentang ini, yang sering disebut sebagai anti-globalisasi, menyalahkan Bank Dunia karena melemahkan kedaulatan negara penerima pinjaman melalui liberalisasi ekonomi.
Kritik yang paling umum adalah Bank Dunia berada dalam pengaruh negara-negara tertentu (terutama Amerika Serikat), yang mendapat manfaat paling banyak dari aktivitas Bank Dunia.
Kritik lainnya antara lain bahwa Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme, berdasarkan keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat membawa kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktekkan kompetisi bebas, tanpa campur tangan apa pun. Dalam perspektif ini, reformasi yang berinspirasikan “neo-liberal” tidak selalu tepat bagi negara-negara yang mengalami konflik (perang etnis, konflik perbatasan, dsb.) atau yang telah lama berada dalam kondisi tertekan (diktator atau penjajahan) dan negara yang tidak memiliki sistem politik demokratis yang stabil. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya perusahaan-perusahaan asing dibandingkan pengembangan ekonomi lokal negara yang bersangkutan.
Di sisi lain, kaum liberal mengkritik Bank karena hanya berperan sebagai organisasi politik murni. Dalam perspektif ini, Bank justru merepresentasikan penolakan terhadap konsep kemampuan pasar dalam mengatur ekonomi. Kaum liberal melihatnya sebagai alat yang dimiliki negara, untuk ekonomi internasional, yang bekerja untuk menutupi borok-borok dari kebijakan yang sedang dilakukan negara tersebut. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia mengambil tanggungjawab ekonomi liberal, dan tidak membiarkan kebijakan negara pada tempatnya.
Kritik lainnya berkaitan dengan lingkungan sosial dan fisik
Selama periode 1972 hingga 1989, Bank Dunia tidak melakukan pengujian lingkungan dan tidak mensyaratkan uji lingkungan dalam setiap proyek yang diajukan. Pengujian hanya dilakukan pada sebagian kecil proyek, dimana staf bagian lingkungan, pada awal 1970-an, mengirimkan formulir ceklist kepada peminjam, dan si peminjam kemudian mengirimkan dokumentasi detil dan saran-saran untuk analisis.
Juga dalam periode ini, Bank Dunia gagal dalam memperhitungkan faktor lingkungan sosial, yang paling jelas terlihat dalam program Transmigrasi Indonesia tahun 1974 (Transmigrasi V). Penting untuk diperhatikan bahwa hal ini terjadi setelah pembentukan kantor lingkungan Bank Dunia (OESA) pada tahun 1971. Menurut kritikus Bank Dunia, Le Prestre, Transmigrasi V adalah program pemindahan penduduk terbesar yang pernah dicoba… dirancang untuk memindahkan 65 juta penduduk dari negara berpenduduk 165 juta (pada saat itu) dalam tempo 20 tahun. Tujuannya adalah perbaikan kondisi ekonomi dan sosial dari pulau-pulau berpenduduk padat, mengurangi tingkat pengangguran di Jawa, relokasi tenaga kerja ke daerah lain, dan “memperkuat kesatuan nasional melalui integrasi etnis, dan peningkatan standar hidup orang miskin. Proyek transmigrasi ini dianggap gagal karena dalam beberapa kasus terjadi bentrokan antara penduduk lokal dan transmigran, dan beberapa hutan tropis menjadi rusak karena dibuka menjadi ladang pertanian.
Daftar presiden Bank Dunia
* Eugene Meyer (Juni 1946–Desember 1946)
* John J. McCloy (Maret 1947–Juni 1949)
* Eugene R. Black, Sr. (Juni 1949–Januari 1963)
* George D. Woods (Januari 1963–Maret 1968)
* Robert S. McNamara (April 1968–Juni 1981)
* Alden W. Clausen (Juli 1981–Juni 1986)
* Barber B. Conable (Juli 1986–Agustus 1991)
* Lewis T. Preston (September 1991–Mei 1995)
* James D. Wolfensohn (Juni 1995–Mei 2005)
* Paul Wolfowitz (Juni 2005–Mei 2007)
* Robert Zoellick (Juni 2007– sekarang)
Bantuan Bank Dunia untuk Indonesia
Bank Dunia telah hadir di Indonesia sejak tahun 1967 untuk mendukung pembangunan ekonomi di berbagai bidang dengan penekanan pada penurunan tingkat kemiskinan. Sejak saat itu, Bank Dunia telah mendanai 280 proyek dan program pembangunan di semua sektor ekonomi dengan nilai mencapai US$25 miliar. Hingga tahun 1990, pinjaman tahunan Bank Dunia kepada Indonesia mencapai US$1 miliar. Dua puluh tahun pertama pinjaman didominasi oleh pinjaman pembangunan bidang energi, industri, pertanian serta pembangunan infrastruktur.
Setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 2000, Bank Dunia melakukan reposisi dengan pengurangan level pinjaman tahunan rata-rata US$460 juta, namun dengan peningkatan fokus pada investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pembangunan sosial dan pemerintahan pada semua level. Di tahun 2007, pinjaman ditargetkan melebihi miliaran dollar karena Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan memenuhi syarat “high case” untuk pinjaman Strategi Bantuan Negara.
Selain program pinjaman, Bank Dunia di Indonesia juga memiliki salah satu program hibah terbesar dibandingkan dengan kantor perwakilan lain dengan lebih dari satu miliar US$ dalam 133 dana perwalian atau trust fund, dimana dana terbesarnya adalah senilai US$650 juta dalam bentuk Multi-Donor Fund for Reconstruction of Aceh and Nias. (http://www.multidonorfund.org).
Trust Fund dalam jumlah besar ini memberikan bantuan dana bersama dalam proyek-proyek, bantuan teknis, persiapan proyek dan koordinasi donor di bidang-bidang kebijakan pendidikan, perdagangan dan reformasi kebijakan investasi serta strategi pemberantasan korupsi. Trust Fund mencakup lima megaprogram senilai lebih dari US$10 juta yang telah memampukan kantor perwakilan Indonesia untuk memperluas kerjanya secara signifikan di bidang pemerintahan, pengurangan kemiskinan, desentralisasi, air, kesehatan dan pendidikan.
Pada tahun-tahun belakangan ini, agenda Presiden Yudhoyono yang memprioritaskan demokrasi, desentralisasi dan anti korupsi telah menjadikan tata pemerintahan sebagai tema utama dukungan Bank Dunia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
Seperangkat program pembangunan berbasis komunitas yang dilaksanakan di 40.000 desa di Indonesia menyediakan bantuan infrastruktur pedesaan, ketenagakerjaan, pengembangan kapasitas, dan dana rekonstruksi. Sementara itu usaha-usaha untuk memperdalam reformasi institusional di dalam pemerintahan, transparansi dan dukungan bagi pemerintah lokal dijalankan di seluruh sektor perbankan di Indonesia.