Sejak diluncurkan 4 Februari 2004, situs jejaring sosial facebook telah memikat jutaan hati penggunanya. Mulai siswa sekolah, ibu rumah tangga, selebriti, hingga politisi, kini memiliki jejaring sosial facebook. Berkat kemajuan teknologi, kini kita pun dapat memperbarui status facebook dan mengomentari foto setiap saat. Rasanya, kini ada yang kurang bila setiap hari tidak masuk ke situs ini dan melakukan aktivitas "facebook-ing".



Manfaat facebook memang tak cuma untuk pergaulan, tapi juga sarana komunikasi, mencari pekerjaan, hingga kampanye. Sayangnya kesibukan mengutak-atik facebook membuat banyak orang kini lebih banyak menghabiskan waktu ketimbang bekerja. Tak heran bila banyak perusahaan yang mulai menerapkan kebijakan mengeblok situs ini di kantor. Sebuah penelitian juga menunjukkan adanya kaitan antara facebook dengan meningkatnya angka perceraian di Inggris dan Australia.



Nah, apakah Anda termasuk dalam orang yang hidupnya mulai dikendalikan facebook? Simak 10 tanda berikut ini.




1. Facebook telah menjadi homepage internet di komputer atau laptop Anda.



2. Anda mengubah status lebih dari dua kali sehari dan rajin mengomentari perubahan status teman.



3. Daftar teman Anda sudah melebihi angka 500 orang dan setengahnya hampir tidak dikenal.



4. Bila sedang jauh dari komputer, Anda mencek facebook melalui BlackBerry, iPhone, atau ponsel pintar lainnya.



5. Rajin membaca profil teman lebih dari dua kali sehari, meski ia tidak mengirimkan pesan atau men-tag Anda di fotonya.



6. Anda mengubah profile foto lebih dari 12 kali.



7. Anda membaca artikel ini sambil mencek facebook.



8. Anda membersihkan "wall" agar terlihat sudah lama tidak masuk ke fb.



9. Anda menjadi anggota lebih dari 10 grup dan merespons setiap undangan meski sebenarnya tak berminat.



10. Anda mengubah status hubungan hanya untuk meningkatkan popularitas di facebook.

Berikut adalah profil George Junus Aditjondro yang diambil dari berbagai sumber.

WikipediaGeorge Junus Aditjondro lahir pada 27 Mei 1946 di Pekalongan, Jawa Tengah adalah seorang sosiolog asal Indonesia.

Pada sekitar tahun 1994 dan 1995 nama Aditjondro menjadi dikenal luas sebagai pengkritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Ia sempat harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari tahun 1995 hingga 2002 dan dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998. Di Australia ia menjadi pengajar di Universitas Newcastle dalam bidang sosiologi. Sebelumnya saat di Indonesia ia juga mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana.


Saat hendak menghadiri sebuah lokakarya di Thailand pada November 2006, ia dicekal pihak imigrasi Thailand yang ternyata masih menggunakan surat cekal yang dikeluarkan Soeharto pada tahun 1998.

Pada akhir bulan desember 2009, beberapa lama setelah peluncuran bukunya terakhir, Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalurkan keprihatinanya atas isi buku tersebut. Buku itu sempat ditarik dari etalase toko walaupun pada saat itu belum ada keputusan hukum terhadap peredaran buku itu

VivanewsGeorge Junus Aditjondro lulusan salah satu universitas di Amerika Serikat dan mengambil jurusan sosiologi korupsi

Tempointeraktif.comGelar doktor George dari Cornell University, Amerika Serikat

Penasaran juga ingin membaca buku berjudul "Membongkar Gurita Cikeas" oleh penulis kawakan George Junus Adijtondro. Sudah ada Membongkar Gurita Cikeas versi ebook atau file pdf belum yah? Kalo ada bagi linknya dong!




Berikut sedikit gambaran isi buku yang telah dilakukan pralaunching pada hari Rabu (23/12/2009) di Yogyakarta.



Buku terbitan Galangpers, Yogyakarta, ini hanya memberikan porsi satu bab untuk membahas keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus century. Itupun menyajikan data-data hampir sama dengan yang selama ini beredar di media massa. Alhasil, judul buku karangan George dianggap sekadar mencari sensasi.



Buku George justru lebih banyak mengulas berbagai kinerja yayasan di sekitar Presiden Yudhoyono. Geroge menyebut yayasan-yayasan itu sebagai alat menggalang dana untuk kepentingan politik. Menurut George, kebanyakan penyumbang dana adalah pengusaha hitam.

Okey ada dapat sedikit nih cuplikan dari buku tersebut. Ini dia, silahkan disimak!


CUPLIKAN HALAMAN 1
“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan….

Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009.

Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.

Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR‐RI.

Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra‐Pemilu 2009


CUPLIKAN HALAMAN 2
Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.

Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar.

Keduanya sama‐sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009 (Rusly 2009: Haque, 2009; Inilah.com, 25 Febr 2009; Antara News, 10 Ag. 2009; Vivanews.com, 14 Sept. 2009; Forum Keadilan, 29 Nov. 2009: 14).

BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAS

Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas?

Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48).

Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009).

Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5 trilyun.

Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947 (PDBI 1997: A‐789 – A‐796; Warta Ekonomi, 18‐31 Mei 2009: 43, 49).

Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara.

Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla (Investor, 21 Ag.‐3 Sept. 2002: 19; Prospektif, 1 April 2005: 48; Globe Asia, Ag. 2008: 52‐53, Ag. 2009: 100‐101)


CUPLIKAN HALAMAN 4Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon.

Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.

Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Explo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapai-maskapai migas dan alat‐alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral.

Secara tidak langsung, dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM.

Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis,“PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16‐31 Oktober 2008, hal. 106, serta berita tentang PLTN Iran yang siap beroperasi, September lalu dalam Explo, 1‐15 April 2009, hal. 79).

Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.

Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis.

Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggungjawab.

Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya

Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo.

Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama.

Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center.

Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi‐mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota‐anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat,

mewakili Dapil VII Jawa Timur (Jurnalnet.com, 25 Febr. 2005; Fajar, 21 Juni 2005; ramadhanpohan.com, 14 Okt. 2009)


CUPLIKAN HALAMAN 5 DAN 6Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri darijabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy.

Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana.

Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono (McBeth 2007).

Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas?

Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar.

Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya‐biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah‐majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan.

Tahun ketiga (2008), sekitar Rp 18 milyar, dan tahun keempat (2009) sekitar Rp 15 milyar. Berarti kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 90 milyar, mengingat Jurnal Bogor menyewa kantor sendiri di Bogor, dan punya rencana untuk berdiri sendiri, dengan perusahaan penerbitan sendiri.

Selain biaya cetak yang tinggi untuk seluruh Grup Jurnas, pos gaji wartawan kelompok media ini tergolong cukup tinggi. Gaji pertama wartawan Jurnas tahun 2006 mencapai Rp 2,5 juta sebulan, tiga kali lipat gaji wartawan baru Jawa Pos Group.

Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal‐Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan fihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun.

Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta – atau sekitar Rp 150 milyar ‐‐ dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.

Saya tertarik mendengar dan membaca isu-isu yang berhembus belakangan ini. Berikut berita yang ditulis oleh surabayapost tentang berita tersebut. Coba anda simak tulisan terakhir yang dicetak miring. Semoga menambah wawasan.



Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara menggelar pertemuan di Kantor Menko Polhukam, Senin (7/12). Pertemuan diduga mengantisipasi demo akbar dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Monas Jakarta, Selasa (9/12) besok. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencurigai ada motif politis lain di balik aksi akbar tersebut.



Hadir dalam pertemuan itu Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Djoko Santoso, Kepala BIN Sutanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan perwakilan Menteri Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung tertutup sejak pukul 09.00. Belum ada pejabat yang dapat memberikan komentar.



Sebelum rapat kabinet pada Jumat pekan lalu, Presiden SBY mengungkapkan kecurigaan bahwa gerakan antikorupsi 9 Desember akan disusupi kepentingan-kepentingan politis.



Sehari kemudian, Sabtu (5/12) malam, beredar resume pertemuan di Hotel Dharmawangsa di milist. Isinya tentang skenario penggulingan pemerintahan SBY, salah satunya melalui amuk massa. Di dalamnya disebut nama-nama yang terlibat dalam skenario itu, antara lain Prabowo Subianto, Surya Paloh, Suryopratomo, Syafii Maarif, Din Syamsudin, Jusuf Kalla, Yudhi Latif, Fajroel Rahman, dan Ray Rangkuti.




Minggu (6/12) saat menghadiri Rapimnas III Partai Demokrat 2009 di Jakarta, SBY mengulangi pernyataannya tentang motif lain di balik demo akbar besok. Bahkan, SBY juga merasa akan dijatuhkan. Tudingan bahwa sejumlah kader Partai Demokrat dan keluarganya, menerima aliran dana talangan (bail out) Bank Century disebutnya sebagai fitnah dan pembunuhan karakter.



’’Akal sehat saya mengatakan, perilaku politik seperti ini, paling tidak dalam jangka pendek ingin menggoyang, mendeskreditkan, dan kalau bisa menjatuhkan SBY dan pemerintahannya. Jangka menengah dan panjang, ingin menghancurkan nama baik Partai Demokrat di muka rakyat agar pada Pemilu 2014 dilupakan dan diharapkan kalah total,’’ papar SBY.



Hotel Dharwangsa adalah salah satu hotel elite di Jl Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selama ini, hotel bintang lima ini seringkali dipakai oleh sejumlah politisi untuk menggelar pertemuan-pertemuan politik. Pertemuan hak angket beras impor, hak angket BBM, pertemuan Miranda Swaray Goeltom dengan beberapa politisi PDI Perjuangan, juga digelar di hotel ini.



Sementara itu, menghadapi demo akbar besok, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar pun mengatakan akan mengerahkan setengah kekuatannya. Mabes Polri dan TNI AD juga siaga. ’’Prinsipnya, bagi Polri tidak ada masalah asal diberitahukan dan dilakukan secara damai pasti dikawal polisi,’’ ujar Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Saleh Saaf dalam pesan singkatnya, pagi tadi.



Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, TNI AD siap melakukan pengamanan khusus bila ada permintaan dari Polri. Hal itu diungkapkan di sela-sela acara apel Danrem-Dandim Terpusat di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, pagi tadi.







Sensasi atau Taktik



Namun, pengamat politik Yudhi Latif yang namanya disebut ikut pertemuan Dharmawangsa menyebut pertemuan Dharmawangsa itu sensasi belaka. ’’Ha…ha…ha... Pertama, saya katakan rapatnya sendiri ada atau tidak ada. Saya kira, ini sensasi terbesar abad ini,” katanya di Jakarta, pagi tadi.



Sebelumnya, Jusuf Kalla, Din Syamsudin, Prabowo Subianto, dan Syafi’i Maarif menyampaikan bantahan serupa.



Menurut Yudhi, isu pertemuan Dharmawangsa ini merupakan taktik SBY untuk melumpuhkan gerakan 9 Desember besok. Bahkan dosen Universitas Paramadina ini mengaku Presiden SBY menjadi korban salah informasi.



Sama halnya dengan kasus bom JW Marriott, di mana presiden SBY terlalu cepat mengaitkan aksi bom ini dengan pemilu. Padahal faktanya, aksi bom ini memang dilakukan oleh teroris. ’’Saya kira, SBY mendapatkan informasi yang salah. Hal yang sama dengan kasus bom JW Marriott. Juga, input untuk menangkap Bibit dan Chandra ternyata juga salah,” katanya.



Yudhi menegaskan kemungkinan salah input terkait pertemuan Dharmawangsa bisa jadi. Atau bisa jadi unsur-unsur intelijen sengaja menyesatkan Presiden SBY. ’’Kalau itu yang terjadi, gawat sekali. Makanya diperiksa betul, apakah ini salah input unsur-unsur intelijen atau unsur-unsur intelijen sengaja melakukan kesalahan,” tegasnya.



Yudhi melihat, reaksi SBY terhadap isu pertemuan Dharmawangsa sangat tidak efektif. Sikap ini hanya akan membesarkan aksi 9 Desember ini. ’’Saya melihat, reaksi SBY atas isu pertemuan Dharmawangsa kurang proporsional. Sehingga membuat isu yang seringkali kecil menjadi besar. Makanya seorang presiden harus hati-hati membuat pernyataan. Kalau ternyata pernyataan seorang presiden tidak mengandung kebenaran maka lama-lama kurang mendapatkan kepercayaan public,” ujarnya.



Tapi Partai Demokrat yakin pertemuan Dharmawangsa itu ada dan menunjukkan sebagai inskonstitusional. ’’Pemerintahan SBY itu dipilih oleh rakyat. Harus sadar, mereka telah melakukan tindakan yang inkonstitusional,’’ kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Syarif Hasan.



Ia mengatakan, skenario menjatuhkan SBY dalam waktu 100 hari melalui angket Century yang disebut-sebut disusun dalam pertemuan itu akan sulit terjadi. Karena Demokrat terbukti tidak menerima satu sen pun aliran dana Century yang Rp 6,7 triliun itu. ’’Beliau (SBY) mengingatkan cara begitu adalah sesuatu hal yang merusak,’’ katanya.







Demo 9 Desember



Persiapan peringatan 9 Desember itu memang disebar di seluruh daerah selain di Jakarta. Gerakan mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang secara kebetulan sedang melakukan acara di Medan memusatkan peringatan di sana. Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) menggerakkan seluruh cabang di daerah-daerah. Aksi yang sama juga dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).



Aksi ini dipelopori Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang merencanakan akan melakukan peringatan di 33 provinsi. Aksi akan melibatkan tokoh agama dan tokoh nasional. ’’Skenarionya sederhana banget, gerakan 9 Desember serentak dilakukan di seluruh Indonesia di 33 provinsi,’’ kata koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman, Senin (7/12).



’’Tidak aksi penggulingan presiden. Di daerah-daerah hanya diisi dengan seminar dan diskusi. Ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, rencananya bisa sampai 400 kabupaten kota,’’ katanya.



Di Jakarta aksi dipusatkan di Monas dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, nasional, antikorupsi dan penyanyi. ’’Pukul 12.00 WIB kita kumpul dan jalan ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai pukul 15.00 WIB,’’ kata Fadjroel.



’’Jadi ungkapan Presiden SBY itu kalau aksi untuk makar dan penggulingan itu berlebihan dan paranoid. Apalagi SBY mendasarkannya dari informasi fiktif pertemuan di Darmawangsa, itu benar-benar tidak benar,’’ tegasnya.



Ray Rangkuti yang juga disebut-sebut hadir di pertemuan Dharmawangsa mencemaskan kemungkinan adanya tekanan yang berlebihan terhadap demo 9 Desember besok. Kabar yang beredar menyebutkan, ada aksi tandingan dari sekelompok orang tertentu yang juga akan turun pada hari yang sama. Ray tidak mengharapkan terjadi benturan. Tapi pihaknya mengatakan, tidak takut menghadapinya. mer, viv





Analisa Situasi:




1. Isu korupsi adalah memang isu kelas menengah



2. Tidak menyentuh ke rakyat langsung



3. Namun berdasarkan pengalaman dalam demokrasi liberal, isu ini efektif untuk menjatuhkan kekuasaan SBY (ex: Gus Dur, Joseph Estrada, dll) melalui mekanisme parlementer



4. Di tingkat rakyat isu korupsi dapat menjadikan kekuasaan kehilangkan kepercayaan dan apatisme terhadap elite politik



5. Jika isu ini terus berkembang dan persoalan kemiskinan serta lapangan kerja akut akan menjadi potensi sentimen yang akut juga: akan menjadi kesamaan isu ekonomi, akan terdorong isu politik bisa mengulangi peristiwa Mei 1998.








Klarifikasi Target:




1. Memperbesar isu pemerintah bersih dan efektif hingga SBY terdelegitimasi




2. Reposisi jabatan dan tawar-menawar mengganti posisi




3. Menggulingkan SBY sebelum 100 hari dengan parlementer




4. Menggulingkan SBY dengan amuk massa








Pola Gerakan




Mendorong Gerakan Atas :




1. Akan tetap dimotori kelompok yang berkumpul di Imparsial dan Kontras ditugaskan kepada Syafii Maarif dan Din Syamsudin yang masih bisa berbicara dengan Todung Mulya Lubis, Komarudin Hidayat, Goenawan Mohamad/Bambang Harry Murti.




Platform: Clean Goverment




Sasaran Prioritas: pemberantasan korupsi dengan membersihkan institusi penegak hukum. Kelompok ini cenderung bargaining karena mereka mendukung liberalisasi, dan berhenti setelah TPF terbentuk (tetapi ketika SBY berpidato tentang pengungkapan bank Century dianggap akan mengorbankan Wapres Boediono, kemudian mereka langsung menyerang SBY yang bakal jatuh sebelum 100 hari.




2. Akan tetap dimotori Kompak, (ditugaskan kpd Fadjroel Rahman, Ray Rangkuti, dan Yudi Latif) posisi politik sama dengan yang di atas seakan-akan mendorong semua institusi negara mematuhi rekomendasi TPF lalu didorong untuk menggulingkan SBY.




3. Forum Rektor, garisnya hampir sama menolak kriminalisasi KPK dan masuk ke isu Bank Century (Syafii Maarif)




4. Forum 28 (ditugaskan kepada Yudi Latif dan Fadjroel Rahman)




5. DPR, hak angket bank Century, tugas bersama JK dan Prabowo dengan melobi Aburizal Bakrie dan Megawati Soekarnoputri.




6. Media, ini cukup memberikan energi bagi pergerakan yang ada di bawah dimotori Metro TV dan TV One.




Dan media cetaknya adalah KOMPAS dan Media Indonesia. ditugaskan kepada Surya Paloh dan Suryopratomo




7. Facebooker, kelas menengah yang pro kemapanan sistemik, hitam putih melihat perkembangan politik mendorong agar tak berhenti di gerakan pembebasan Bibit & Chandra. (ditugaskan kepada tim IT kampanye Mega-Pro)








Segera mendekati simpul-simpul atau tokoh-tokoh massa gerakan bawah:




1. Gerakan spontan setelah Bibit & Chandra ditahan




2. Gerakan, mahasiswa aktif, akademisi, beberapa tokoh masyarakat




3. Bergerak di luar kampus




4. Bergerak sedikit meluas ke kota-kota




5. Walau belum melibatkan massa yang luas (para simpul atau tokoh ini bisa didekati dengan pendekatan yang persuasif dan materi untuk didorong ke gerakan penggulingan ditugaskan kepada Yudi Latif).

Ini benar-benar unik. Aku gak tau, apakah ini hasil foto rekayasa atau bukan. Mungkin anda sendiri bisa menilainya. Maklum Bro, aku bukan ahli pengolahan citra. He..he..


Periwtiwa langka ini terjadi di Thailand, tepatnya di daerah Petchaboon. Pohon yang orang setempat menyebutnya Nareepol buahnya berbentuk seorang wanita atau gadis. Nareepol sendiri adalah kombinasi dari dua kata yaitu Naree dan Pol, yang berarti wanita dan pohon.

Berikut gambar atau fotonya. Btw, kalo berita ini adalah hoax, kasih komentar yah.